Merdekapost.co.id – Sinkronisasi kebijakan lintas pemerintahan menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto saat ditemui di ruang kerjanya.
Menurut Arif Firmanto, pembangunan daerah tidak dapat berjalan optimal apabila kebijakan pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya keselarasan arah pembangunan.
“Pembangunan harus dirancang dalam satu tarikan napas yang sama, sehingga setiap kebijakan saling menguatkan, bukan berjalan sendiri-sendiri,” ujar Arif Firmanto. Senin (26/05/2026)
Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Bappeda terus mengedepankan pendekatan pembangunan terpadu atau integrated development. Pendekatan tersebut dilakukan dengan memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan agar program pembangunan memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
Selain itu, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJMD dan RKPD, juga diarahkan agar selaras dengan kebijakan nasional maupun Provinsi Jawa Timur. Langkah itu dinilai penting untuk mempercepat pencapaian target pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Arif Firmanto menegaskan bahwa pembangunan daerah ke depan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur, pelayanan publik, serta tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat, Bappeda Sumenep berharap perencanaan pembangunan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu menjawab tantangan pembangunan di masa mendatang. (*)
Penulis : Zainury
Editor : Redaksi
