Merdekapost.co.id – Pemerintah Kabupaten Sumenep terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Produk Keuangan Perbankan dan Asuransi 2026 yang diselenggarakan oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Aula TP-PKK Kabupaten, Rabu (15/04/2026).
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Kabupaten Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari agenda strategis TPAKD tahun 2026. Program tersebut dirancang untuk memperkuat sektor keuangan daerah sekaligus mendukung target pembangunan yang tertuang dalam RPJMN dan RPJMD.
Menurutnya, salah satu fokus utama adalah mendorong terbentuknya Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI), yang bertujuan menghadirkan layanan keuangan formal yang aman, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Program ini juga mencakup edukasi keuangan, pendampingan, hingga akses pembiayaan produktif.
“Kemudian program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), Kredit Pembiayaan Sektor Prioritas (KPSP) Pertanian, serta Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai) dan lainnya,” ungkap Dadang.
Ia menambahkan, program-program tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat sektor-sektor prioritas daerah, seperti pertanian, pendidikan, kesehatan, pembangunan desa, serta pengembangan koperasi dan UMKM.
Tak hanya itu, implementasi program TPAKD juga didukung oleh pemanfaatan APBD sesuai regulasi terbaru, serta pelaporan yang terintegrasi kepada Kementerian Dalam Negeri dan OJK melalui sistem SiTPAKD.
“Diharapkan beberapa program kerja TPAKD Kabupaten Sumenep dapat terlaksana, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Dalam sesi pemaparan materi, perwakilan dari BPRS Bhakti Sumekar, Imam Baihaqi, memperkenalkan berbagai layanan keuangan berbasis syariah yang dapat diakses masyarakat. Ia menekankan bahwa layanan tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat Sumenep yang mayoritas Muslim.
“Kami memiliki beberapa program yang dapat membantu masyarakat di Kabupaten Sumenep yang mayoritas Islam, untuk memanfaatkan perbankan berprinsip syariah dengan baik,” jelasnya.
Beragam produk ditawarkan, mulai dari pembiayaan modal usaha, pinjaman tanpa jaminan bagi pedagang pasar, pembiayaan UMKM, gadai emas, hingga fasilitas pembiayaan kendaraan, sepeda, serta kebutuhan ibadah seperti umroh dan haji.
Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan melalui Astri Paramitra turut memberikan pemahaman tentang pentingnya jaminan sosial bagi para pekerja. Ia memaparkan berbagai program perlindungan seperti JKK, JKM, JHT, JP, dan JKP yang dapat diakses oleh pekerja formal maupun informal.
Ia juga menegaskan bahwa pekerja mandiri atau bukan penerima upah (BPU) tetap memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan sosial.
“Peserta BPU meliputi, petani/pekebun, peternak, pedagang, siswa magang, ojek pangkalan, buruh nelayan, perikanan, tukang jahit, juru parkir, penata rias dan tukang cukur,” paparnya.(*)
Penulis : Zainury
Editor : Redaksi
