Merdekapost.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep menggelar rapat paripurna untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, Kamis, 30 April 2026.
Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, mengatakan laporan Pansus menjadi dasar rekomendasi bagi pemerintah daerah guna memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Ia menegaskan, LKPJ merupakan instrumen penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas publik.
“Melalui LKPJ, pemerintah daerah menyampaikan capaian kinerja selama satu tahun anggaran kepada DPRD dan masyarakat,” ujarnya.
Ketua Pansus LKPJ, H. Hosnan, menjelaskan bahwa pembahasan dilakukan secara objektif dan konstruktif. Pansus tidak hanya menilai capaian, tetapi juga memberikan masukan untuk penyempurnaan kebijakan dan program.
Dalam prosesnya, Pansus menggelar rapat kerja dengan berbagai perangkat daerah serta menelaah dokumen secara menyeluruh guna memperoleh gambaran komprehensif terhadap kinerja pemerintah daerah.
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pada 2025, Pemerintah Kabupaten Sumenep telah menjalankan berbagai kebijakan strategis, seperti penguatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur.
Meski demikian, Pansus menilai masih ada ruang perbaikan, terutama dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah kepulauan, menjadi perhatian penting.
“Capaian makro daerah cukup positif, namun distribusi hasil pembangunan masih belum merata,” kata Hosnan.
Di sektor pemerintahan, upaya peningkatan tata kelola dan pelayanan publik dinilai terus berjalan, meski sebagian perangkat daerah masih berfokus pada aspek administratif dibandingkan hasil nyata yang dirasakan masyarakat.
Pada bidang ekonomi, pemerintah daerah dinilai mampu menjaga stabilitas, namun penguatan potensi lokal perlu ditingkatkan untuk mendukung kemandirian fiskal.
Sementara di sektor infrastruktur, pembangunan dinilai menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan konektivitas, meski pemerataan antarwilayah masih perlu diperkuat.
Di bidang kesejahteraan rakyat, berbagai program sosial telah berjalan, tetapi akurasi data dan mekanisme penyaluran masih perlu diperbaiki agar lebih tepat sasaran.
Untuk sektor pendidikan dan kesehatan, perhatian terhadap layanan dasar dinilai sudah ada, namun distribusi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan belum merata, terutama antara wilayah daratan dan kepulauan.
Pansus juga menyoroti pelayanan kesehatan di RSUD dr. Moh. Anwar yang masih kerap dikeluhkan masyarakat. Perbaikan tata kelola dan manajemen rumah sakit menjadi salah satu rekomendasi utama.
Secara umum, Pansus menilai arah penyelenggaraan pemerintahan daerah pada 2025 sudah berada di jalur yang tepat. Namun, peningkatan kualitas kebijakan publik, kapasitas aparatur, serta kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci keberhasilan ke depan.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Bupati KH. Imam Hasyim, jajaran Forkopimda, pimpinan DPRD, serta pejabat pemerintah daerah lainnya.(*)
Penulis : Zainury
Editor : Redaksi
